Prokopim Kota Bima, 28 Mei 2025 — Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, ke Kota Bima pada Selasa, 28 Mei 2025, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bima dalam mendorong peningkatan layanan kesehatan di daerah. Menteri Kesehatan bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, hadir secara langsung dalam acara peletakan batu pertama pembangunan RSUD Kota Bima Tipe C, yang digagas untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih layak, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kehadiran Menteri Kesehatan dan Gubernur NTB di tengah-tengah masyarakat Kota Bima. Ia menyebut kunjungan ini sebagai kehormatan besar dan penyemangat baru bagi seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat dalam memperkuat komitmen di bidang kesehatan.

Namun di balik antusiasme tersebut, Wali Kota Bima juga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang masih dihadapi Kota Bima dalam hal layanan kesehatan. Seperti daerah-daerah lain di wilayah timur Indonesia, Kota Bima masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang.

Untuk itu, kepada Menteri Kesehatan RI, Wali Kota Bima menyampaikan beberapa permintaan strategis. Di antaranya adalah dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas Puskesmas di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Rasa Nae Timur dan Kolo, guna memperkuat akses layanan dasar bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan layanan primer melalui integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan agar layanan yang diberikan lebih sigap, terukur, dan berkualitas.

Isu penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) juga turut menjadi perhatian Wali Kota. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitas penanganan ODGJ yang lebih manusiawi, layak, dan terstandar.

Lebih lanjut, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa Pemerintah Kota telah mengajukan berbagai usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas Penanae dan Jatibaru, penambahan ruang layanan di Puskesmas Rasa Nae Timur dan Kolo, pembangunan Pustu Prima, penambahan ruang rawat inap RSUD Kota Bima, serta pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan ambulans. Ia juga berharap agar realisasi DAK Tahun 2025 dapat mendukung percepatan transformasi sistem kesehatan yang inklusif dan merata di Kota Bima.

Tak hanya kepada pemerintah pusat, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan dua permintaan penting kepada Gubernur NTB. Pertama, ia mengusulkan agar RSUD Bima yang berada dalam wilayah Kota Bima dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima, dan digabungkan (merger) dengan RSUD Kota Bima yang saat ini tengah dibangun. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efisien dan memperkuat sistem layanan kesehatan terpadu di wilayah perkotaan.

Kedua, Wali Kota meminta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB untuk penyerahan lahan eks Pendopo Lama guna pengembangan RSUD Kota Bima. Lahan ini dinilai sangat strategis untuk membangun rumah sakit rujukan yang lebih representatif dan siap menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.

“Transformasi kesehatan butuh sinergi. Kami siap berkomitmen di tingkat daerah, namun kami juga sangat mengandalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan kesehatan di Kota Bima benar-benar merata, adil, dan berkualitas,” ujar Wali Kota dalam pidatonya.

Setelah acara peletakan batu pertama RSUD Kota Bima, Menteri Kesehatan bersama rombongan melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Wali Kota Bima turut mengantar rombongan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada pukul 15.40 WITA. ***