Prokopim Kota Bima, 25 Juni 2025

Rapat Paripurna Ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Bima M Ryan Kusuma Permadi, S.H dan jajaran anggota DPRD Kota Bima, Unsur FKPD, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah lingkup Pemerintah Kota Bima.

Berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Bima, Rapat Paripurna digelar dalam rangka penyampaian jawaban Wali Kota Bima atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2024, (Rabu/25/06/2025).

Fery Sofiyan, S.H menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan memiliki arti penting dan strategis sebagai bahan evaluasi dalam memacu kinerja dan referensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

"Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan atas upaya yang sungguh-sungguh dari fraksi-fraksi dewan yang telah membahas dan mencermati secara seksama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan dapat memahami serta menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya". Ungkap Wakil Wali Kota.

Sementara terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2024, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang memberikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga Pemerintah Kota Bima meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesebelas kalinya.

Selain itu, Wakil Wali Kota Bima juga akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang telah disampaikan oleh fraksi dewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi dan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya serta semua saran dan masukan fraksi-fraksi dewan akan menjadi agenda yang prioritas dan atensi serius untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah. ***