Prokopim Kota Bima, 5 Agustus 2025 – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Kota Bima dalam masa sidang III tahun dinas 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima. Rapat ini mengusung tiga agenda penting, yakni:

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bima, Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Bima, para Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima. Turut hadir pula pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi pemuda dan wanita.

Rangkaian rapat dimulai dengan pembukaan resmi oleh Ketua DPRD Kota Bima beserta unsur pimpinan DPRD. Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bima terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran.

Selanjutnya, seluruh fraksi DPRD Kota Bima menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda usulan Wali Kota Bima. Pemandangan umum tersebut disampaikan dengan semangat membangun dan menunjukkan dukungan positif atas program-program yang diusulkan Pemerintah Kota Bima melalui Raperda.

Sebagai penutup rapat, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, dan unsur pimpinan DPRD lainnya. Penandatanganan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bima.

Melalui momen ini, Pemerintah Kota Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Kota Bima terhadap kebijakan fiskal daerah yang disusun demi memperkuat akselerasi pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. ***