Wali Kota Bima Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bima Bahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Prokopim Kota Bima, Jumat, 8 Agustus 2025 — Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPRD Kota Bima yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Jumat pagi (8/8). Paripurna ini menjadi forum penting dalam tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bima, khususnya yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini mengusung empat agenda utama, yakni:
1. Penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD terhadap Raperda Kota Bima;
2. Pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda Kota Bima;
3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota Bima terhadap Raperda Kota Bima; dan,
4. Penyampaian penjelasan Wali Kota Bima terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, seluruh Kabag, serta Camat dan Lurah se-Kota Bima yang turut menghadiri rapat. Selain jajaran Pemerintah Kota Bima, Camat dan Lurah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan optimal dan pro rakyat. Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dalam pembahasan Raperda serta menyampaikan pandangan dan penjelasan Pemerintah Kota Bima terkait substansi perubahan yang diajukan.
"Perubahan APBD ini merupakan refleksi atas dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang harus direspon secara tepat dan cepat. Maka dari itu, peran DPRD sangat strategis dalam mengawal arah kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas," ungkap Wali Kota dalam forum tersebut.
Rapat berjalan dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan semangat demokrasi yang hidup di Kota Bima. Pemerintah Kota dan DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi seluruh warga Kota Bima. ***