Kota Bima, 3 November 2025 — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Bima, Hj. Mariamah, SH memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Bima pada Senin (3/11).

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, serta Kabag Hukum Setda Kota Bima. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya dan bertujuan membahas perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPJS Kesehatan, khususnya terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bima.

Dalam arahannya, Pj. Sekda Hj. Mariamah, SH,. menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan.

“Saat ini kita telah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat, maka kesejahteraan warga Kota Bima akan semakin tercapai dan terwujud,” ujar Hj. Mariamah.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang tidak memiliki tunggakan pembayaran iuran JKN, di mana seluruh kewajiban telah dibayarkan dengan baik. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pembayaran iuran yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

“Kami berharap ada langkah konkret dalam optimalisasi kepesertaan. Pemerintah Kota Bima telah memberikan contoh baik dengan tidak memiliki tunggakan, dan kami harap ke depan kerja sama ini terus diperkuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas rencana optimalisasi pendataan peserta JKN tahun 2026, agar penerima bantuan iuran (PBI JK) benar-benar berasal dari masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemerintah Kota Bima bersama BPJS Kesehatan akan terus bersinergi dalam validasi dan sinkronisasi data, guna memastikan keaktifan peserta mencapai target 83% hingga 85% pada tahun mendatang.

Pj. Sekda Hj. Mariamah, SH menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bima akan terus menjadikan isu JKN sebagai prioritas utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap ada progres nyata ke depan, terutama dalam sinkronisasi dan validasi data peserta. Sinergi dengan BPJS dan perangkat daerah harus terus dioptimalkan agar target keaktifan peserta dapat tercapai,” tutupnya.