Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, melakukan road show ke sejumlah Kementerian di Jakarta dalam rangka memaparkan proposal permohonan dukungan program pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada Rabu, 7 Januari 2026, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), diterima langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima memaparkan sejumlah usulan strategis, di antaranya terkait penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penanganan kawasan kumuh skala kawasan. Pemerintah Kota Bima mengusulkan deliniasi kawasan kumuh Sapaga dengan luas mencapai 18,70 hektare sebagai salah satu prioritas penataan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah memberikan arahan agar penanganan kawasan kumuh, khususnya di wilayah perkotaan, lebih dikonsentrasikan pada perbaikan kawasan dengan konsep hunian vertikal. Konsep ini dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab keterbatasan lahan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Wali Kota Bima menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menindaklanjuti kebijakan kementerian dengan menyiapkan perencanaan yang matang dan terintegrasi.

Selanjutnya, pada Kamis, 8 Januari 2026, Wali Kota Bima beserta rombongan melanjutkan agenda road show dengan menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup guna membahas dukungan program di bidang lingkungan hidup.

Road show ini diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program prioritas Kota Bima, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan.