Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima menggelar Forum Dialog Strategis Ekonomi, Hukum, dan Pajak, bertempat di Aula KPP Pratama Raba Bima, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbatas dan terarah dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, dan para wajib pajak.

Forum tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, yang juga bertindak sebagai narasumber. Hadir pula sebagai narasumber lainnya Kepala Kejaksaan Negeri Bima dan Kepala BPS Kota Bima.

Peserta forum terdiri dari Kepala KPPN Bima, Kepala KPKNL Bima, perwakilan unsur perbankan, Kepala BPKAD Kota Bima dan Kabupaten Bima serta para wajib pajak prominen di wilayah Bima dan sekitarnya.

Wajib Pajak Prominen adalah sebutan bagi wajib pajak yang menonjol atau berpengaruh dalam suatu wilayah, baik karena skala usahanya, nilai kontribusi pajaknya, maupun posisi strategisnya di sektor ekonomi tertentu.

Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi, ST., ME, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Raba Bima saat ini mencapai kurang lebih 260 ribu. Namun demikian, wajib pajak yang aktif melaksanakan kewajiban perpajakan baru sekitar 53 ribu. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi KPP Pratama Raba Bima dalam mendorong peningkatan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak.

Menurutnya, pelaksanaan forum dialog ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan, demi mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam pemaparannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem kepatuhan pajak yang kuat. Pajak dipandang sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kata kuncinya adalah kolaborasi. Di tengah fluktuasi kondisi perekonomian dunia, nasional, hingga tantangan efisiensi, peningkatan daya saing usaha menjadi pilihan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi", kata Sekda. Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan memberikan efek peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah dan negara melalui pajak.

Sekda secara khusus meminta kepada para pelaku usaha untuk menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah. Beliau mewacanakan untuk memberi apresiasi khusus kepada pelaku usaha dengan kontribusi pajak terbesar pada momen peringatan HUT Kota Bima.

Sebagai penutup, Kepala KPP Pratama Bima menyampaikan harapan agar melalui forum ini terbangun komitmen bersama untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.