Prokopim Kota Bima, 10 Februari 2026– Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menerima kunjungan dan audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., bersama Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, S.ST., M.Si., beserta jajaran, bertempat di ruang kerja Wakil Wali Kota Bima.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Bima didampingi oleh Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala DPMPTSP Kota Bima, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, serta Kabag Ekonomi Setda Kota Bima.

Audiensi ini membahas persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026, termasuk rencana rekrutmen petugas sensus yang akan melibatkan beberapa kategori, yaitu petugas organik BPS, petugas khusus dari kalangan mahasiswa, petugas umum, serta petugas PPPK Daerah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Kepala BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menginventarisir aset daerah berupa aula atau gedung yang dapat digunakan sebagai lokasi pelatihan sensus ekonomi di setiap kelurahan, dengan kapasitas minimal 30 orang. Pelaksanaan pelatihan yang semula direncanakan pada bulan Maret diketahui mengalami percepatan jadwal. Namun demikian, saat ini BPS masih menghadapi kendala belum adanya alokasi petugas sensus, sehingga proses rekrutmen belum dapat dilakukan.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kota Bima telah mulai berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meminta dukungan Pemerintah Kota Bima, khususnya dalam hal sosialisasi sensus ekonomi di seluruh kelurahan serta sosialisasi terkait inflasi daerah.

Disampaikan pula bahwa metode sensus akan dilakukan secara door to door, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat terdata secara transparan dan menyeluruh. Hal ini penting mengingat perkembangan usaha masyarakat saat ini, termasuk usaha berbasis online, UMKM rumahan, dan usaha tanpa lokasi fisik yang jumlahnya semakin meningkat.

Secara nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki target pertumbuhan sensus ekonomi sebesar 7 persen, dengan sektor unggulan meliputi komoditas jagung, rumput laut, dan peternakan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bima menegaskan pentingnya konsep pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan mitigasi bencana, mengingat NTB memiliki tiga sektor prioritas sebagai penggerak ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri, serta sektor pariwisata.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwa salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi saat ini adalah melalui program MBG yang mampu membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan mitra pemasok lokal. Selain itu, Pemerintah Kota Bima terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha hortikultura, yang memerlukan sosialisasi dan pendampingan intensif dari pemerintah agar masyarakat semakin sadar akan potensi dan nilai ekonominya.

“NTB merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kami akan selalu mendukung, mensupport, dan berkolaborasi dengan BPS. Pemerintah sangat bergantung pada data BPS sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Wakil Wali Kota Bima.

Sebagai informasi, di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 150 desa yang masuk dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang menjadi bagian dari upaya penguatan data statistik berbasis desa untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran.