Pemerintah Kota Bima menerima kunjungan Tim Verifikasi dan Validasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam rangka penilaian usulan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Bima.

Tiga sekolah yang menjadi objek verifikasi yakni: SDN 10 Penatoi Kota Bima, SMPN 8 Kota Bima, dan SMAN 4 Kota Bima. Kegiatan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, diawali dengan orientasi di Kantor Walikota Bima sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan ke masing-masing sekolah.

Tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh R. M. Suryo S. D. Donny Putranto, didampingi Nia Rahmawati, M.Si, dari Universitas Pancasila selaku mitra teknis. Kedatangan tim diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, bersama Kepala Dinas Dikpora, Bappeda, BPBD, serta para kepala sekolah yang menjadi lokasi verifikasi.

Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya transformasi pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini dirancang untuk menghadirkan sekolah yang memiliki standar mutu nasional yang terintegrasi, menggabungkan aspek pendidikan, teknologi, karakter, dan ketahanan lingkungan, menguatkan kolaborasi lintas sektor pemerintah, serta memastikan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. 

Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi model pengembangan pendidikan masa depan yang mampu mencetak generasi unggul, adaptif terhadap perubahan zaman, serta tangguh menghadapi tantangan global maupun risiko kebencanaan.

Apabila Kota Bima ditetapkan sebagai daerah pelaksana Sekolah Nasional Terintegrasi, sejumlah manfaat strategis yang dapat diperoleh antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidikan daerah melalui standar nasional terpadu. 

2. Prioritas dukungan pemerintah pusat, termasuk penguatan sarana prasarana dan transformasi pembelajaran. 

3. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan nasional. 

4. Penguatan sistem sekolah tangguh bencana, khususnya bagi daerah rawan risiko. 

5. Meningkatkan daya saing daerah dalam pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. 

6. Menjadi pilot project pendidikan nasional yang berdampak pada reputasi daerah. 

Usai orientasi, tim Kemendikdasmen melakukan peninjauan langsung ke tiga sekolah guna memastikan kesesuaian kondisi riil dengan data administrasi. Hasil peninjauan kemudian dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 19 Mei 2026, bersama para pemangku kepentingan daerah.

Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam FGD yaitu BPBD Kota Bima yang membahas aspek ketahanan sekolah terhadap risiko kebencanaan, Dinas PUPR yang menilai kelayakan infrastruktur dan sarana prasarana, Dinas Dikpora yang melakukan evaluasi mutu layanan pendidikan dan tata kelola sekolah. 

Pendekatan lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam memastikan sekolah yang diusulkan benar-benar memenuhi standar Sekolah Nasional Terintegrasi.

Dalam proses verifikasi dan validasi, Kemendikdasmen menggunakan sejumlah instrumen penilaian utama, antara lain:

• kualitas manajemen dan kepemimpinan sekolah, 

• kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 

• kurikulum dan inovasi pembelajaran, 

• kesiapan digitalisasi pendidikan, 

• kelayakan dan keamanan sarana prasarana, 

• standar keselamatan dan mitigasi kebencanaan, 

• lingkungan sekolah sehat dan ramah anak, 

• dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. 

Seluruh hasil FGD dan peninjauan lapangan selanjutnya dilaporkan melalui sistem penilaian daring Kementerian, bersamaan dengan data verifikasi dari berbagai daerah lain di Indonesia. Data tersebut akan dianalisis secara nasional untuk menentukan kelayakan penetapan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Sekretaris Daerah Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Bima sebagai salah satu daerah yang mengikuti proses verifikasi nasional.

Menurutnya, kehadiran program ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membangun generasi masa depan yang unggul dan berkarakter.

“Kami berharap Kota Bima dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menjadi bagian dari daerah pelaksana Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak kita,” ujar Sekda.

Pemerintah Kota Bima menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.