Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, memimpin rapat koordinasi terkait kondisi ketersediaan LPG 3 kilogram di Kota Bima, Senin (15/6/2026), di Aula Maja Labo Dahu Kantor Pemerintah Kota Bima.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608/Bima, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kepala perangkat daerah terkait, serta para camat dan lurah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Sementara itu, kuota LPG subsidi untuk Kota Bima tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Pemerintah Kota Bima telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan berhasil memperoleh tambahan pasokan (extra dropping) yang mulai disalurkan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Bima menegaskan pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan LPG subsidi tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Arahan Wali Kota agar pengawasan distribusi LPG subsidi harus diperkuat hingga ke tingkat kelurahan. Ia meminta camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT dan RW untuk bersama-sama memantau penyaluran LPG di wilayah masing-masing agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kepada Kapolres Bima Kota dan Dandim 1608/Bima, Wali Kota meminta dukungan penuh dalam melakukan pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Ia juga berharap adanya tindakan tegas apabila ditemukan praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi maupun permainan harga yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, para camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi di lapangan dan segera melaporkan apabila ditemukan kelangkaan yang berkepanjangan, harga yang jauh di atas ketentuan, maupun dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi. Menurut Wali Kota, camat dan lurah harus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Selain itu, Bagian Ekonomi Setda Kota Bima dan Dinas Koperindag diminta terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengupayakan tambahan kuota LPG subsidi bagi Kota Bima. Wali Kota juga meminta laporan perkembangan penanganan kelangkaan LPG disampaikan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak agar distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.