Prokopim Kota Bima, 3 Juli 2026 — Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TPID Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Jum’at (3/7).

Rapat koordinasi strategis tersebut turut dipimpin oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, serta pimpinan instansi vertikal dan pemangku kepentingan terkait pengendalian inflasi daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Wakil Wali Kota Bima, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Gubernur NTB. Memasuki agenda inti, rapat koordinasi diisi dengan pemaparan gambaran perkembangan inflasi daerah Provinsi NTB oleh Kepala BPS Provinsi NTB dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, serta laporan perkembangan inflasi masing-masing daerah yang dimoderatori oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bima sebagai tuan rumah forum strategis tersebut. Menurutnya, High Level Meeting TPID merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur NTB beserta seluruh peserta. Merupakan suatu kehormatan bagi Kota Bima dipercaya menjadi tuan rumah forum strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Feri Sofiyan.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai persoalan angka dan statistik. Menurutnya, dinamika harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

“Ketika harga beras naik, ketika cabai dan bawang merah berfluktuasi, bahkan ketika masyarakat kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram, maka yang terdampak pertama adalah daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus kita tempatkan sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan melindungi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan distribusi LPG 3 kilogram yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Bima. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa stabilitas harga tidak dapat dilepaskan dari kelancaran rantai distribusi, kecukupan pasokan, serta efektivitas koordinasi antarwilayah.

“Persoalan distribusi LPG 3 kilogram mengingatkan kita bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berbicara mengenai harga. Di dalamnya ada persoalan kelancaran distribusi, kecukupan pasokan, dan efektivitas koordinasi antarwilayah. Semua itu membutuhkan kerja bersama, respons yang cepat, dan koordinasi yang semakin kuat,” ungkap Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, Feri Sofiyan menekankan bahwa karakteristik perekonomian di Pulau Sumbawa menuntut adanya sinergi yang erat antardaerah. Arus perdagangan berbagai komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, hasil peternakan, hingga kebutuhan energi bergerak melintasi batas administratif Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu setiap hari.

Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi di satu wilayah sangat berkaitan dengan kondisi dan kebijakan daerah lainnya. Kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta kecepatan pertukaran informasi menjadi faktor penting dalam mencegah dan merespons gejolak harga.

“Keberhasilan pengendalian inflasi di satu daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan daerah lain. Ketika distribusi antarwilayah berjalan lancar, pasokan terjaga, dan informasi tersedia secara cepat, maka gejolak harga dapat kita kendalikan bersama. Sebaliknya, gangguan kecil pada distribusi atau pasokan dapat segera memengaruhi stabilitas harga di seluruh kawasan Bima Raya,” jelasnya.

Wakil Wali Kota berharap Rakor TPID tersebut mampu memperkuat mekanisme koordinasi lintas daerah, terutama dalam pertukaran data stok pangan, distribusi komoditas strategis, pemantauan harga harian, serta pengambilan langkah intervensi yang cepat, tepat, dan terukur.

Ia pun menyatakan optimisme bahwa di bawah arahan Wakil Gubernur NTB, sinergi TPID Provinsi NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, instansi vertikal, distributor, dan pemangku kepentingan terkait akan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

“Kami berharap forum ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang implementatif, memperkuat kolaborasi antardaerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di kawasan Pulau Sumbawa,” pungkas Feri Sofiyan.

Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi secara kolaboratif, responsif, dan berbasis data. Kolaborasi lintas wilayah diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan komoditas strategis, kelancaran distribusi, serta terpeliharanya daya beli dan kesejahteraan masyarakat.