Prokopim Kota Bima, 10 September 2026 – Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Penerapan New Posyandu dalam mendukung pemenuhan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara lintas OPD, bertempat di Aula Maja Labo Dahu.

Rakor dihadiri Plt. Asisten I Setda Kota Bima Drs. H. Supratman, M.AP, didampingi Kadis Kesehatan, Kadis Dikpora, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kasat Pol PP, Kalak BPBD, Kadis Damkar, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil, Kepala DPPPA, Kabag Pemerintahan, Ketua TP PKK, serta Perwakilan Puskesmas

Rakor menjadi langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam penerapan New Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang terpadu. 6 bidang SPM tersebut meliputi SPM Kesehatan, SPM Sosial, SPM Perumahan dan Permukiman, SPM Pendidikan, SPM Pekerjaan Umum, serta SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas).

Dalam persiapan Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat Provinsi NTB yang dijadwalkan 21 Oktober 2026, salah satu aspek penilaian adalah penerapan 6 SPM pada Posyandu. Kota Bima menjadi salah satu dari sembilan kabupaten/kota di NTB yang berpartisipasi.

Ketua TP PKK Kota Bima menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan 25 keterampilan dasar dalam pelayanan New Posyandu. Untuk mendukung persiapan penilaian, setiap Puskesmas diminta mengusulkan dua Posyandu yang dinilai memenuhi 25 keterampilan dasar, sehingga dari tujuh Puskesmas akan diperoleh 14 usulan untuk diverifikasi dan dievaluasi.

Dalam arahannya, Plt. Asisten I menegaskan bahwa penerapan New Posyandu membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh OPD sesuai tugas dan kewenangannya. Berbagai persoalan pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, rumah layak huni, hingga ketenteraman dan perlindungan sosial, harus ditangani secara terpadu.

“Posyandu ini sudah bertransformasi, tidak saja melayani bidang kesehatan anak dan ibu, tetapi sudah dikembangkan menjadi layanan dasar lain yang melibatkan beberapa dinas terkait,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap OPD menyusun program, melakukan sosialisasi dan pembinaan sesuai bidang tugas masing-masing. Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan, tetapi juga sumber informasi dan data awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Saya berharap seluruh OPD memberikan komitmen yang kuat, hadirkan pemerintah sedekat mungkin dengan masyarakat,” tegasnya.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan langkah tindak lanjut penerapan New Posyandu, penguatan enam SPM, serta persiapan menghadapi Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat Provinsi NTB.