Prokopim Kota Bima — Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H. menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kota Bima sekaligus membacakan pendapat akhir Wali Kota terhadap persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Bima, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima serta jajaran Pemerintah Kota Bima, di antaranya Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima. Paripurna juga menjadi momentum penyampaian sejumlah agenda penting terkait pengelolaan keuangan daerah.

Selain penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD dan pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Wawali membacakan pendapat akhir Wali Kota sekaligus menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2027. Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas seluruh proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Untuk APBD 2027, Wawali menyampaikan bahwa rancangan anggaran disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan RKPD Kota Bima Tahun 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, mengakomodasi aspirasi masyarakat, merespons dinamika pembangunan, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dalam arah kebijakan belanja, APBD 2027 diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain pemenuhan belanja wajib, standar pelayanan minimal, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, program makan bergizi gratis, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, serta reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Wawali juga menyampaikan bahwa arah pembangunan Kota Bima Tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan.” Tema tersebut dijabarkan melalui penguatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja, UMKM dan IKM, akses permodalan, infrastruktur sosial dasar, kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengakhiri penyampaiannya, Wawali mengajak seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disepakati bersama DPRD. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibahas dalam ruang sidang harus dapat terlihat hasilnya di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.