Asisten II Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP., menghadiri sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mpunda dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berlangsung di Ruma Dinning, Rabu, 30 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepala perangkat daerah terkait, Camat Mpunda, serta para lurah se-Kecamatan Mpunda.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setda Kota Bima membacakan sambutan Wali Kota Bima yang menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar berkaitan dengan peta, garis, maupun dokumen teknis, tetapi merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Kota Bima. Wali Kota Bima juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses percepatan penyusunan RDTR Kota Bima, khususnya kementerian terkait, perangkat daerah, tim penyusun, para akademisi, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Disampaikan bahwa pelaksanaan FGD RDTR WP Mpunda dan Konsultasi Publik I KLHS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima dengan kementerian terkait dalam rangka percepatan penyusunan RDTR Kota Bima, termasuk RDTR Wilayah Perencanaan Mpunda.

Percepatan penyusunan RDTR tersebut juga mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Direktif Presiden Tahun 2026. Dukungan tersebut menjadi kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk menghasilkan dokumen RDTR yang berkualitas, dapat dilaksanakan, serta mampu memberikan kepastian ruang bagi masyarakat dan dunia usaha.

“ Kita ingin RDTR nantinya memberikan kepastian ruang dan kepastian investasi, sehingga masyarakat maupun investor memiliki kejelasan mengenai ruang yang dapat dimanfaatkan dan aturan yang harus dipenuhi,” demikian sambutan Wali Kota yang dibacakan Asisten II.

Selain kepastian ruang dan investasi, sambutan Wali Kota juga menekankan pentingnya aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Melalui KLHS, pembangunan diharapkan tetap memperhatikan ruang terbuka, kawasan lindung, sistem drainase, lingkungan yang sehat, serta kemampuan wilayah dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Khusus wilayah Mpunda, disampaikan bahwa kawasan tersebut memiliki posisi strategis dalam perkembangan Kota Bima. Oleh karena itu, arah pemanfaatan ruang perlu dirancang secara matang agar perkembangan kawasan dapat berjalan secara terarah dan terkendali.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah dan tim penyusun untuk bekerja secara serius, terbuka terhadap masukan, serta terus berkoordinasi dengan kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.

“Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, berikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dan mari kita cari solusi bersama,” pesan Wali Kota.