Prokopim Kota Bima, 29 Oktober 2026 — Pemerintah Kota Bima terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan banjir. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Mukhtar Landa, M.H., saat membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Banjir Kota Bima di Aula Hotel Marina Inn.

Didampingi Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA, Kepala DPMPTSP, Kadis Koperindag, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kalak BPBD, Camat dan Lurah yang mendapat undangan, serta para pemangku kepentingan terkait.

Mewakili Pemerintah Kota Bima, Mukhtar Landa menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1 dan TSC (Techical Support Consultant) yang telah menginisiasi program NUFReP sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan banjir di Kota Bima.

Ia menegaskan bahwa persoalan banjir memerlukan perhatian bersama dan penanganan yang terencana, terutama pada kawasan hulu yang menjadi salah satu fokus pekerjaan pengendalian banjir.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami mengucapkan terima kasih kepada BWS Mataram dan TSC atas inisiatif yang telah dilakukan melalui program NUFReP, kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya pengendalian banjir di Kota Bima,” ungkapnya.

Ia berharap FGD tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan masukan, kesepahaman, dan langkah-langkah strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kondisi real di lapangan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan solusi bersama. Dengan koordinasi dan komitmen yang kuat, kita berharap pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal,” Tambahnya.

FGD Pengendalian Banjir Kota Bima difokuskan pada pembahasan lokasi pekerjaan di kawasan hulu. Forum ini menjadi wadah untuk menggali informasi dan memvalidasi kondisi aktual pada setiap lokasi kegiatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Pembahasan juga mencakup penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan manfaat pembangunan. Berbagai potensi kendala, baik dari aspek teknis, sosial, lingkungan, aksesibilitas, ketersediaan lahan maupun koordinasi, menjadi bagian penting yang perlu diidentifikasi sejak awal.

Melalui forum ini, diharapkan tercapai kesepakatan mengenai pola koordinasi, pembagian peran para pihak, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan secara efektif.

Pemerintah Kota Bima berharap sinergi antara pemerintah daerah, BWS Mataram, TSC, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga program pengendalian banjir terlaksana secara terintegrasi dan berkelanjutan.