Prokopim Kota Bima – Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu. Selasa, 10 November 2026

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia sebagai bentuk pendampingan dan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Turut mendampingi Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, para Staf Ahli, seluruh Asisten, Inspektur, Direktur RSUD Kota Bima, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Kepala Bagian Lingkup Setda Kota Bima beserta jajaran LPBJ Kota Bima.

Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE dalam sambutannya menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dari roda pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan konsolidasi pengadaan barang/jasa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan pengadaan pada masing-masing perangkat daerah. Melalui konsolidasi, kebutuhan pengadaan yang sejenis dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih terpadu sehingga memberikan peluang efisiensi belanja pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menginstruksikan seluruh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran LPBJ agar memahami dan melaksanakan konsolidasi paket secara tepat.

Diakhir sambutannya Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim LKPP RI atas pendampingan yang diberikan. Kehadiran tim tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Firmansyah Analis Kebijakan Ahli Madya menyampaikan transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan pembangunan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengadaan pemerintah diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan perputaran APBD sekaligus menggerakkan pelaku usaha lokal di Kota Bima, khususnya UMKM dan penyedia barang/jasa daerah.

Selain itu, diperlukan langkah mitigasi risiko dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemaketan, proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan, menghindari pemecahan paket pengadaan, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.***