Prokopim Kota Bima, 11 November 2026 – Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya memperkuat penanganan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Hj. Suharni, SE, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tahun 2026 mewakili Wali Kota Bima. Kegiatan ini dilaksanakan pada Aula Dinas Kesehatan Kota Bima, Rabu (11/11).

Mengusung tema “Bersama Wujudkan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Kuat dan Berdaya”, kegiatan ini menjadi forum penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan dan penanganan permasalahan kesehatan jiwa di Kota Bima.

Dalam arahan Wali Kota Bima yang disampaikan oleh Hj. Suharni, beliau menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, TPKJM, Dinas Sosial, dan seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kesehatan jiwa masyarakat. Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh sekaligus fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data hingga awal 2026, terdapat lebih dari 1.000 warga Kota Bima yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama, bukan hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga dukungan sosial, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima mendorong agar penanganan kesehatan jiwa dilakukan secara lebih terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan memperkuat keterhubungan antara Dinas Kesehatan, puskesmas, posyandu, Dinas Sosial, camat, dan lurah. Koordinasi tersebut harus mampu memastikan deteksi dini, akses pelayanan, rujukan, serta pemenuhan hak dasar warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain penguatan layanan, Hj. Suharni juga menekankan pentingnya menghapus stigma, diskriminasi, dan pengucilan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut merupakan persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan dan pendampingan, bukan aib yang harus disembunyikan atau alasan untuk merampas hak seseorang.

Ia berharap TPKJM tidak berhenti sebagai forum koordinasi administratif, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata di lapangan. Penguatan jejaring pendampingan, peningkatan edukasi masyarakat, serta pencegahan praktik pemasungan harus menjadi perhatian bersama agar setiap warga memperoleh pelayanan, perlindungan, dan perlakuan yang manusiawi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad, S.Sos., M.Kes, dalam laporannya menjelaskan bahwa penanganan kesehatan jiwa membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan rencana persiapan fasilitas pelayanan bagi warga dengan gangguan kesehatan jiwa dan masalah ketergantungan obat di eks RSUD Kota Bima sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penanganan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri dokter spesialis kesehatan jiwa, kepala OPD terkait, kepala puskesmas beserta jajaran, petugas kesehatan jiwa, serta unsur terkait lainnya.

Melalui penguatan TPKJM, Pemerintah Kota Bima berharap terbangun sistem penanganan kesehatan jiwa yang responsif dan terintegrasi, sehingga setiap warga yang mengalami masalah kesehatan jiwa mendapatkan akses pelayanan, perlindungan, pendampingan, serta kesempatan untuk hidup secara layak dan bermartabat.