Prokopim Kota Bima, 12 November 2026 – Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan, Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Suharni, S.E., menghadiri sekaligus membuka secara resmi Pertemuan Sosialisasi Program Penyandang Disabilitas yang berlangsung di Ruma Dinning, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, para Kepala Puskesmas se-Kota Bima, Programer Disabilitas, serta para pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Suharni menyampaikan sambutan Wali Kota Bima yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, kesempatan, dan kedudukan yang sama. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal, terabaikan, atau kehilangan kesempatan hanya karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, maupun mental yang dimilikinya.

Disampaikan bahwa persoalan disabilitas bukan semata-mata mengenai keterbatasan individu, melainkan juga bagaimana lingkungan, fasilitas, sistem pelayanan, dan kebijakan pemerintah mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat.

“Membangun Kota Bima bukan hanya tentang pembangunan fisik dan gedung semata, tetapi juga membangun keadilan, membuka kesempatan, serta memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tanpa terkecuali. Inilah esensi dari Kota Bima yang ramah disabilitas,” demikian pesan Wali Kota dalam sambutan yang dibacakan Hj. Suharni.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki beragam kondisi dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, kebijakan dan pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masing-masing individu secara tepat, manusiawi, dan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang ramah disabilitas, inklusif, dan bebas diskriminasi melalui tiga langkah utama, yakni penguatan regulasi dan perlindungan hak penyandang disabilitas, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan komunitas, serta mendorong kebijakan penganggaran daerah yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, terdapat empat strategi prioritas yang perlu didorong bersama, yaitu pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan pelayanan kesehatan yang aksesibel, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta penyediaan alat bantu dan dukungan kebutuhan penyandang disabilitas.

Salah satu target yang turut ditegaskan adalah terwujudnya 100 persen aksesibilitas pada kantor pelayanan publik dan ruang terbuka hijau di Kota Bima.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memberikan perhatian terhadap empat langkah konkret, meliputi pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, audit aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta evaluasi publik dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Wali Kota Bima berharap terbangun penguatan komitmen dan langkah nyata seluruh perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan, dalam menghadirkan pelayanan yang semakin inklusif, aksesibel, humanis, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.