Sekda Pimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kepesertaan JKN PBPU dan BP

Prokopim Kota Bima, 17 November 2026 – Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., memimpin rapat pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kota Bima, dihadiri Plt. Asisten I, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil, Kabag Hukum, berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah.

Pembahasan ini bertujuan untuk mematangkan substansi dan ketentuan dalam rancangan peraturan wali kota sebagai landasan hukum penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat Kota Bima.

Adapun rancangan Peraturan Wali Kota tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjamin ketepatan sasaran penerima Jamkesda, mewujudkan pengelolaan data penerima yang tertib, akurat, dan mutakhir, mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Jamkesda di daerah.

Dalam pembahasan tersebut, turut dibahas kriteria masyarakat yang berhak menerima Jaminan Kesehatan Daerah, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Calon penerima Jamkesda harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk dalam kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5, belum terdaftar sebagai peserta aktif Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dibiayai melalui APBN, berpenghasilan di bawah upah minimum daerah, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), serta berdomisili di Kota Bima.

Sekretaris Daerah Kota Bima menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Kepesertaan JKN bagi peserta PBPU dan BP merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menekankan bahwa penetapan penerima Jaminan Kesehatan Daerah harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran dengan mengacu pada data DTSEN, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 serta belum terdaftar sebagai peserta aktif PBI yang dibiayai APBN.

“Pendataan harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima,” tegasnya.

Sekda juga meminta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Bagian Hukum untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan data, serta memastikan seluruh ketentuan dalam rancangan peraturan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia berharap Peraturan Wali Kota ini nantinya menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Jamkesda sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara adil, merata, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kota Bima.