Wali Kota Bima Pimpin Forum Clearing House, Perkuat Tata Kelola PBJ Pemerintah Yang Akuntabel
Prokopim Kota Bima, 18 November 2026 – Pemerintah Kota Bima terus memperkuat langkah pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti hasil pembinaan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2026 lalu.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE., di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Rabu (18/11).
Forum koordinasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima beserta Kasi Datun, Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus, Kasat Reskrim Polres Bima Kota yang hadir mewakili Kapolres bersama Kanit Tipikor, Inspektur Kota Bima, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima.
Penyelenggaraan Clearing House menjadi bagian dari tindak lanjut konkret Pemerintah Kota Bima terhadap hasil evaluasi KPK. Sebelumnya, berbagai langkah pembenahan telah dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, sosialisasi, pelatihan, serta konsolidasi administrasi pengadaan barang dan jasa yang bekerja sama langsung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berorientasi pada manfaat, bukan sekadar mengejar realisasi atau menghabiskan anggaran.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan UMKM.” Tegas Wali Kota.
Wali Kota juga mengakui bahwa persoalan pengadaan dapat muncul pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan.
Menurut Wali Kota, forum ini harus menjadi ruang konsultasi, koordinasi, identifikasi persoalan, dan pemberian rekomendasi penyelesaian sesuai ketentuan. Kehadiran unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dini, memberikan perspektif hukum dan pengawasan, serta membantu perangkat daerah mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Saya tidak ingin persoalan pengadaan menjadi penghambat jalannya pembangunan di Kota Bima. Tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh mengorbankan aturan hanya demi mengejar kecepatan pelaksanaan kegiatan. Kita harus menemukan keseimbangan antara keberanian mengambil keputusan dan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima memberikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya mengklasifikasikan paket-paket pengadaan yang memiliki risiko tinggi, memperkuat mitigasi risiko dalam pelaksanaan PBJ, serta membangun pola kerja yang proaktif dan akuntabel dengan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Bima Kota yang hadir mewakili Kapolres menekankan pentingnya mengedepankan langkah pencegahan dan pengawasan selama proses pengadaan berlangsung. Menurutnya, ketika pencegahan menjadi fokus utama, energi pemerintah tidak akan habis untuk menyelesaikan persoalan, tetapi dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya diperlukan pada tahap perencanaan, tetapi harus terus dilakukan selama pelaksanaan pengadaan agar potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal.
Melalui forum ini, Wali Kota berharap setiap persoalan pengadaan yang dibahas memiliki kejelasan rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Penguatan koordinasi antara perangkat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengadaan yang profesional, transparan, efisien, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bima.