Sekda Pimpin Rakor KP3, Tekankan Pengawasan Distribusi dan Harga Pupuk Bersubsidi
Prokopim Kota Bima, 18 November 2026 – Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., menghadiri sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima.
Rapat tersebut turut didampingi Asisten II Setda Kota Bima dan dihadiri Kepala Bagian Perekonomian serta Danramil 1608-01/Rasanae.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya pada tingkat pengecer. Ia mengingatkan agar pengecer tidak menjual pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar petani memperoleh pupuk sesuai ketentuan dan harga yang berlaku.
Selain itu, bahwa proses penebusan pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 7T yaitu, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima. serta menggunakan KTP asli petani yang bersangkutan. Ketentuan alokasi pupuk juga harus diperhatikan, yakni maksimal untuk luas lahan dua hektare per petani atau satu NIK.
Untuk penebusan melalui surat kuasa, ketentuan yang disampaikan dalam rapat memperbolehkan satu orang penerima kuasa mewakili maksimal 20 orang petani, dengan tetap membawa KTP asli masing-masing petani.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bima telah mencapai 3.626 ton, dengan sisa alokasi sekitar 157 ton. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan untuk mengusulkan penambahan alokasi pupuk guna memenuhi kebutuhan petani.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada distributor yang telah menyalurkan pupuk kepada pengecer dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sebesar Rp90.000. Ia berharap kepatuhan tersebut terus dipertahankan hingga tingkat pengecer, sehingga petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran, tetapi juga harus memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan. Saya meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara konsisten, sehingga tidak ada penyimpangan dalam proses distribusinya,"Ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida semakin optimal, tidak terjadi penyimpangan harga maupun penyaluran, serta kebutuhan pupuk bagi petani dapat terpenuhi secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.