Asisten II Buka FGD RUPM 2026–2035, Pemkot Bima Dorong Investasi Berdampak Nyata

Prokopim Kota Bima, 19 November 2026 – Pemerintah Kota Bima menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peraturan Wali Kota Bima Tahun 2026–2035 di Aula Maja Labo Dahu. Kegiatan dibuka Asisten II Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP., yang mewakili Wali Kota Bima.

FGD dihadiri perwakilan DPMPTSP Provinsi NTB, kepala perangkat daerah terkait, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, Camat, Lurah, serta pelaku usaha dan investor.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Asisten II, disampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RUPM Kota Bima Tahun 2026–2035.

Pertama, pemetaan potensi dan penentuan sektor investasi. Penyusunan RUPM harus didasarkan pada gambaran yang jelas mengenai potensi ekonomi Kota Bima, dengan memperhatikan data dan kondisi aktual, meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor lainnya yang memiliki peluang untuk dikembangkan.

Kedua, menciptakan iklim investasi yang mudah, pasti, dan kondusif. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, menyederhanakan proses birokrasi sesuai ketentuan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan kepastian informasi mengenai peluang dan persyaratan investasi.

Ia berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat membangun pola kerja yang responsif dan solutif. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, memastikan investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha bagi UMKM, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Karena itu, keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, koperasi, dan pelaku ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penanaman modal.

Keempat, mengembangkan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Setiap arah pengembangan investasi harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata ruang, ketersediaan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat.

Kelima, memperkuat sinergi dan komitmen pelaksanaan. RUPM yang baik harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan tata ruang, serta program dan kegiatan perangkat daerah.

“Jangan sampai RUPM disusun dengan baik, tetapi tidak menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap melalui penyusunan RUPM Tahun 2026–2035, arah kebijakan penanaman modal Kota Bima dapat lebih terarah, terintegrasi, dan mampu mendorong pertumbuhan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.