Pemkot Bima Perkuat Akuntabilitas Program RPBK melalui Penyusunan Rencana Aksi Berbasis Kelurahan
Prokopim Kota Bima, 19 November 2026 – Pemerintah Kota Bima terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan Rencana Aksi Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan atau yang biasa dikenal sebagai Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) di masing-masing wilayah kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program dan aktivitas relawan memiliki arah kerja yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi RPBK yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP yang mewakili Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis (19/11).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten II didampingi Kabag Hukum Setda Kota Bima dan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bima, bersama seluruh tim pendampingan dan asistensi penyusunan Rencana Aksi RPBK.
Rapat ini bertujuan menyusun rencana aksi RPBK di masing-masing wilayah kelurahan agar kinerja relawan dan capaian program dapat diukur secara jelas. Penyusunan rencana aksi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengoptimalkan dampak dan manfaat program bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Asisten II menegaskan bahwa kejelasan redaksi, rumusan kegiatan, serta program yang akan dilaksanakan merupakan aspek mutlak yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana aksi.
Menurutnya, setiap kegiatan harus dirumuskan secara konkret dan memiliki indikator yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga penting untuk menciptakan tata kelola anggaran di tingkat kelurahan yang akuntabel, sehingga seluruh program berjalan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kabag Hukum Setda Kota Bima menekankan pentingnya penguatan aspek kelembagaan RPBK.
Ia menjelaskan bahwa nomenklatur kelembagaan Tim Siaga Bencana Kelurahan di Kota Bima adalah Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi perlu memperhatikan landasan regulasi serta kejelasan kedudukan dan peran kelembagaan agar pelaksanaan program memiliki dasar yang kuat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mitigasi bencana dan identifikasi atau screening terhadap potensi ancaman bencana di setiap kelurahan harus menjadi poin utama dalam penyusunan rencana aksi. Pemetaan potensi risiko di masing-masing wilayah diperlukan agar langkah antisipasi dan penanganan dapat disusun berdasarkan kondisi serta karakteristik kerawanan setempat.
Melalui rapat pendampingan dan asistensi ini, Pemerintah Kota Bima berharap penyusunan Rencana Aksi RPBK dapat menghasilkan program kerja yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan setiap kelurahan. Dengan demikian, kapasitas relawan dalam mengenali potensi ancaman, melakukan pencegahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dapat semakin diperkuat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana melalui penguatan kelembagaan, tata kelola program yang akuntabel, dan budaya sadar bencana mulai dari tingkat kelurahan.