TPAKD Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan Sederhana bagi Komunitas Nelayan Kota Bima
Rilis Humas Kota Bima:
TPAKD Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan Sederhana bagi Komunitas Nelayan Kota Bima
Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan Sederhana bagi Komunitas Nelayan Kota Bima yang dilaksanakan di aula SMKN 4 Kota Bima Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota pada Rabu, 28 November 2018. Acara yang digelar oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bima ini dihadiri pula oleh Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, pimpinan BUMN/BUMD yang ada di Kota Bima dan Lurah Kolo. Workshop dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses nelayan dan pengolah hasil perikanan terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan dan pengolah hasil perikanan. Kegiatan diikuti oleh 200 peserta dari komunitas nelayan yang ada di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota. Acara diawali pengarahan yang disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan kepada peserta. Diharapkannya kemudahan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan untuk masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Wakil Walikota menyampaikan apresiasinya kepada TPAKD Kota Bima yang langsung bergerak cepat melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan fungsi keberadaannya, yaitu mempercepat akses keuangan bagi elemen penggerak perekonomian daerah. Baginya, nelayan menjadi salah satu elemen penting perekonomian kerakyatan baik di daerah maupun secara nasional. "Saya mengapresiasi kegiatan TPAKD Kota Bima hari ini karena menyentuh sasaran masyarakat pesisir atau nelayan yang InsyaAllah sangat membutuhkan bantuan dan dukungan kita bersama untuk memudahkan mereka mengakses layanan keuangan", puji Wakil Walikota. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan output sesuai yang direncanakan, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan yang bermuara pada pengurangan tingkat kemiskinan.***