Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, SE, secara resmi meresmikan 22 unit Rumah Layak Huni (RLH) yang merupakan hasil sinergi antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan Pemerintah Kota Bima. Peresmian ini berlangsung pada Senin, 23 Desember 2024, di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga, Kota Bima.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Penjabat Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF Bonai Subiakto, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Kodim 1608 Bima, Polres Bima Kota, camat, dan lurah setempat.

Dalam sambutannya, Fahri Hamzah menegaskan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penataan perumahan dan kawasan permukiman. "Rumah adalah 'Baiti Jannati', rumahku surgaku. Tolong rawat dan jaga rumah-rumah ini dengan baik, karena ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujarnya.

Kota Bima menjadi kota ke-25 dari 27 kota yang menerima program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari PT SMF sejak tahun 2018. Dengan total bantuan senilai Rp. 1,24 miliar, sebanyak 22 unit rumah telah berhasil dibangun, yaitu 13 unit di Kelurahan Rabadompu Barat dan 9 unit di Kelurahan Paruga.

Penjabat Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Kota Bima terus berkomitmen mengurangi kesenjangan sosial melalui penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH). Ia memaparkan, dari total 11.117 unit RTLH yang tercatat di tahun 2023, sebanyak 2.751 unit telah ditangani dalam enam tahun terakhir melalui berbagai program, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), program perumahan swadaya, serta CSR.

"Kita masih memiliki tantangan besar, yakni 30,36 persen dari total rumah di Kota Bima tergolong tidak layak huni. Selain itu, sebanyak 11,76 persen keluarga di Kota Bima belum memiliki rumah. Namun, angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun 2020, yang tercatat sebesar 16,04 persen," terang Mukhtar.

Ia menambahkan, upaya percepatan penanganan rumah kumuh dan penyediaan tempat tinggal layak harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun Kota Bima. "Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menurunkan indikator kemiskinan di sektor perumahan," imbuhnya.

Melalui program RLH ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Ini adalah wujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat Kota Bima yang sejahtera, berkeadilan, dan diberkahi Allah SWT," pungkas Pj. Wali Kota Bima. ***