Prokopim Kota Bima – Pemerintah Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah tahun 2025. Acara yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) ini berlangsung di Ruang Parenta Wali Kota Bima pada Selasa, 4 Februari 2025.

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi serta memastikan transparansi dan efektivitas dalam sistem perizinan di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi serta mencegah praktik pungutan liar yang menghambat investasi. Dengan sistem perizinan yang lebih terawasi dan akuntabel, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, sehingga investasi di daerah dapat berkembang dengan lebih baik.

"Nota kesepahaman ini adalah bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, sehingga dapat mewujudkan kemudahan berinvestasi yang bebas dari pungli," ujar Mendagri.

Selain membahas pengawasan perizinan, Rakor ini juga menyoroti strategi pengendalian inflasi. Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau harga bahan pokok, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan intervensi pasar jika diperlukan guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mengurangi dampak lonjakan harga terhadap masyarakat.

"Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," tambah Tito Karnavian.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan yang pro-investasi, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Bima dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. ***