Prokopim Kota Bima, 2 Mei 2025 – Pemerintah Kota Bima menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bima yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Audiensi ini membahas sejumlah kritik dan masukan terkait kebijakan anggaran daerah, terutama rencana pembangunan mes Kejaksaan Negeri dan asrama Polres Kota Bima.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, didampingi Asisten I, Kabag Hukum, dan Kasat Pol PP. Ketua BEM UMM Bima, Nabil Fajaruddin, menyampaikan keberatan atas alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal yang dinilai belum menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

“Kami menilai pembangunan mes Kajari dan asrama Polres belum mendesak, sementara persoalan mendasar seperti keterbatasan air bersih dan buruknya akses internet masih dirasakan warga,” tegas Nabil.

Dalam forum terbuka tersebut, BEM menyampaikan harapan agar APBD Kota Bima diarahkan lebih besar kepada sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan hibah kepada instansi vertikal, termasuk dalam bentuk pembangunan fisik, apabila dinilai mendesak dan relevan.

“Mes Kejaksaan saat ini nyaris roboh, dan asrama Polres sebelumnya telah terbakar. Ini bukan semata-mata soal kelembagaan, tapi soal keberlangsungan fungsi layanan publik dan aspek kemanusiaan,” jelas Sekda.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas keamanan dan layanan hukum di Kota Bima, yang pada akhirnya berdampak bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kota Bima menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah. Sekda mengapresiasi sikap kritis dan konstruktif dari BEM UMM Bima, serta membuka ruang diskusi lanjutan apabila dibutuhkan.

“Masukan dari mahasiswa seperti ini sangat kami hargai. Pemerintah tidak anti-kritik. Justru ini menjadi pengingat bahwa kebijakan harus dikawal bersama agar tetap berpihak pada rakyat,” tutup Sekda. ***