Prokopim Kota Bima, 2 Mei 2025 – Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 serta persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Jumat pagi di Aula Parenta tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH. Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala OPD dan kabag terkait.

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya keterbukaan, kolaborasi, dan orientasi pada hasil. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan hanya urusan teknis anggaran, tetapi bagian dari proses besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang nyata dan berkualitas. “Saya ingin mendengar langsung dari Bapak dan Ibu semua. Saya butuh masukan yang membangun. Saya dan Pak Wakil ingin dibantu untuk membawa kota ini lebih maju,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, fokus utama dalam APBD Perubahan 2025 adalah mengarahkan belanja daerah pada program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Belanja yang tidak produktif perlu dipangkas, dan seluruh belanja daerah harus transparan, akuntabel, serta memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja berdasarkan jadwal yang disepakati dan tidak bersikap pasif menunggu instruksi, melainkan proaktif dalam memberikan laporan dan gagasan.

Dalam sesi pembahasan teknis, Inspektorat Kota Bima menyampaikan Lima hal pokok yang harus dijaga dalam penyusunan anggaran kembali ditegaskan: kesesuaian dengan RPJMD dan program prioritas nasional, keselarasan antarprogram, kewajaran anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan pemenuhan terhadap regulasi wajib (mandatory spending).

Sementara itu, perwakilan dari Bappeda melaporkan bahwa mulai pekan depan, Bappeda akan menggelar asistensi penyusunan Renstra, Renja, dan RKA secara manual selama tiga pekan hingga akhir Mei.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota kembali menekankan bahwa anggaran harus dibagi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan arah pembangunan kota. Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih peka dalam memahami kebutuhan di lapangan serta proaktif memberi masukan dan solusi. Langkah-langkah tersebut dianggap penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan merespons tantangan sosial yang ada.

“Saya tidak ingin kita berlama-lama. Kalau kondisi keuangan sedang sempit, mari kita kencangkan ikat pinggang bersama. Yang penting, kita berlari membangun kota ini,” tutup Wali Kota dengan semangat.

Semangat kolaboratif, kerja cerdas, dan kepekaan sosial menjadi benang merah dalam keseluruhan arah kebijakan yang disampaikan. Dengan kebersamaan, tanggung jawab, dan kerja tuntas, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat.***