Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima Hadiri Pembukaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima

Prokopim Kota Bima,  18 Juni 2025 – Hari Rabu bertempat di Aula Maja Labo Dahu (Kantor Wali Kota) Pemerintah Kota Bima Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH menghadiri kegiatan Pembukaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima yang akan berlangsung selama 2 hari.

Kegiatan tersebut dihadiri juga Sekretaris Daerah Drs. H. Mukhtar, MH, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB Mudzakir, Koordinator Pengawas BPKP Perwakilan Provinsi NTB Agus Sutariyat dan para assesor, Inspektur Kota Bima, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Pada sambutan awal, Inspektur  Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, CGCAE memberikan penyampaian “Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tentunya resiko dan masalah-masalah kemungkinan akan terjadi dan karena itu pentingnya penerapan manajemen mitigasi risiko ini,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tujuan bimbingan teknis manajemen risiko ialah untuk meningkatkan pemahaman dan penyusunan tugas dan kegiatan sesuai prosedur manajemen risiko. Selain itu dengan bimbingan ini diharapkan sebagai langkah awal untuk menciptakan Pemerintahan Kota Bima yang good governance.

Pada kesempatan nya, Wali Kota Bima memberikan sambutan sekaligus arahan dalam bimbingan teknis manajemen risiko bukan sekedar agenda pelatihan rutin. “ini adalah investasi intelektual dan moral kita bersama untuk membangun pemerintahan yang tangguh, responsif, dan terpercaya di tengah tantangan yang semakin kompleks,” tuturnya.

Wali Kota Bima juga menjelaskan melalui pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, pertama, menghindari potensi kerugian akibat kesalahan prosedur, kegagalan perencanaan, atau kelalaian implementasi. Kedua, mengoptimalkan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, agar program pembangunan tepat sasaran. Ketiga, membangun budaya organisasi yang sadar risiko, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih bijak dan berdasarkan data. Terakhir, menjaga kesinambungan pembangunan dan kepercayaan publik, karena pelayanan yang profesional lahir dari sistem yang terkendali.

Ia juga mengingatkan bahwa manajemen risiko bukan hanya tanggung jawab inspektorat atau pejabat pengawasan internal, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unit kerja, seluruh opd, bahkan setiap ASN. masing-masing dari kita memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Akhir sambutannya, Wali Kota Bima berharap bahwa hasil dari kegiatan bimtek ini tidak berhenti pada sertifikat atau laporan administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari transformasi kerja kita menuju pemerintahan Kota Bima yang profesional, transparan, dan terpercaya

Kegiatan pun secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bima dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang di dokumentasikan dengan foto bersama di semua belah pihak.***