Prokopim Kota Bima, 3 Juli 2025 — Pemerintah Kota Bima menjadi tuan rumah kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Penganggaran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari APBD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 3 Juli 2025, di Hotel Marina Inn, Kota Bima.

Acara ini menghadirkan berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, serta unsur pemerintah daerah se-NTB. Hadir secara virtual Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Horas Maurits Panjaitan, dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Itjen Kemendagri, Muhammad Dimiyanthi. Turut pula hadir secara daring Anwar Musadat, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri.

Sementara itu, perwakilan yang hadir secara langsung di antaranya Sekretaris Daerah dari sejumlah kabupaten/kota se-NTB, termasuk Sekda Sumbawa, Sekda Sumbawa Barat, dan Sekda Kota Bima. Hadir pula Ketua Tim Kerja Monev dari Kemendikdasmen, Siti Marfuah, dan Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, bersama sejumlah narasumber dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kemendikdasmen. Acara ini juga diikuti oleh pimpinan OPD terkait dari seluruh NTB serta perwakilan BPJS Kesehatan Pusat, Nunki Mahahayati.

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai momentum untuk mengevaluasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung JKN sebagai program perlindungan sosial nasional. Ia menyampaikan bahwa kepatuhan dalam penganggaran dan pembayaran iuran JKN adalah wujud keberpihakan nyata kepada rakyat, khususnya masyarakat kurang mampu yang didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah Kota Bima berkomitmen menjaga kepatuhan dalam perencanaan dan pembayaran iuran JKN melalui koordinasi lintas perangkat daerah, validasi data secara berkala, serta penganggaran yang konsisten dan tepat waktu," Jelas Wakil Wali Kota Bima. 

Lebih lanjut, menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu hanya karena keterlambatan teknis dalam pembayaran iuran. Lebih jauh, ia juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus melakukan pendampingan dan pembinaan ke daerah, serta berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Forum seperti ini merupakan sarana berbagi pengalaman, belajar dari praktik baik antardaerah, dan menyamakan langkah agar pelaksanaan JKN di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi rakyat", ujar Wakil Wali Kota Bima.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan kegiatan ini sebagai titik tolak memperkuat sinergi dan komitmen bersama demi mewujudkan masyarakat NTB yang sehat, kuat, dan berdaya saing.

Acara berlangsung lancar dan penuh antusiasme, serta diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan perbaikan dalam pelaksanaan JKN di daerah masing-masing. ***