Prokopim Kota Bima – Pemerintah Kota Bima terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui sinergi lintas sektor. Hal tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026. Selasa, 21 Juli 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula Perpustakaan Kota Bima ini, diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima, yang dibuka oleh Setda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME., dan didampingi oleh Kasat Pol-PP Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, beberapa Kepala OPD terkait, serta Camat, dan Lurah yang mendapat undangan.

Dalam sambutannya Setda Kota Bima, menyampaikan rasa prihatin, dan kepeduliannya terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan anak akhir-akhir ini, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, builing, dan perundungan. Masalah ini menurutnya menjadi topik penting yang perlu menjadi perhatian, dan komitmen bersama semua pihak.

“Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, saya berharap ada perhatian serius dari kita semua, terlebih OPD terkait, agar memiliki kepedulian yang besar terhadap kasus ini," ujarnya.

Selain kekerasan terhadap perempuan dan anak, Setda Kota Bima juga menyoroti masalah penyimpangan sosial yang melibatkan anak, seperti halnya LGBT, dan ini marak terjadi di Kota Bima, yang menurut laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima, bahwa LGBT ini memiliki komunitas atau geng masing-masing, yang sampai bulan Juli ini, sudah mencapai 67 komunitas. 

Menurutnya, keberhasilan upaya pencegahan tidak hanya diukur dari kemampuan menangani kasus yang terjadi, tetapi juga dari langkah-langkah preventif yang dilakukan melalui edukasi, penguatan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelayanan yang cepat dan terpadu bagi korban.

"Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap kasus dapat ditangani secara komprehensif. Seluruh perangkat daerah harus membangun koordinasi yang baik sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar dapat diwujudkan secara optimal," tegas Sekda.

Pertemuan koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar instansi dalam penyusunan strategi pencegahan, mekanisme penanganan kasus, serta penguatan sistem rujukan dan pendampingan korban.

Selain itu, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung inovasi NafasHarmoni.id.