Prokopim Kota Bima, 22 Juli 2026 – Wali Kota Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Suharni, SE menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Penguatan New Posyandu Berdasarkan 6 (Enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlangsung di Aula BKPSDM Kota Bima, Rabu (22/7).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP Posyandu Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati, SE., S.Tr.Keb., para kepala perangkat daerah terkait, kepala bidang pengampu SPM, seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima, serta para pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam implementasi New Posyandu di Kota Bima. Agenda rakor ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan dasar yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Mewakili Wali Kota Bima, Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, menegaskan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi New Posyandu, tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi wadah pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

Transformasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih terpadu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan implementasi New Posyandu tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah pengampu SPM. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kuatnya kolaborasi lintas sektor yang dibangun secara berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti penanganan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, sanitasi lingkungan, penyediaan perumahan layak huni, penanggulangan bencana, hingga perlindungan perempuan dan anak, membutuhkan pendekatan yang terpadu dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Melalui forum koordinasi ini, seluruh OPD diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam implementasi New Posyandu, memperjelas peran masing-masing sesuai kewenangan, memperkuat koordinasi dengan Puskesmas, pemerintah kelurahan, kader Posyandu, serta masyarakat, sekaligus menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur agar pelaksanaan enam SPM berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmen setiap perangkat daerah untuk mendukung penguatan New Posyandu sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bappeda didorong mengawal perencanaan program, BPKAD memastikan dukungan penganggaran, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara seluruh OPD pengampu diharapkan menghadirkan inovasi pelayanan yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan. Di sisi lain, para Kepala Puskesmas diharapkan mampu menjadi motor penggerak kolaborasi lintas sektor di wilayah kerjanya masing-masing.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pelayanan dasar yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas OPD, Pemerintah Kota Bima optimistis implementasi New Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.