Prokopim Kota Bima - Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek normalisasi Sungai Melayu yang selama ini tertunda akibat persoalan penetapan nilai ganti rugi dan negosiasi dengan warga terdampak. Proyek yang menjadi bagian dari program pengendalian banjir Kota Bima itu didanai melalui kerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA). Selasa, 4 Agustus 2026.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang kerja Wakil Walikota Bima dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Normalisasi Sungai Melayu, Camat Asakota, dan Lurah Jatiwangi.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan permasalahan lahan tidak boleh menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Wakil Walikota meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, agar tahapan pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.

"Koordinasikan secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Bima agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Walikota juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah serta koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait agar setiap tahapan proses ganti rugi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Walikota juga meminta agar seluruh kendala yang masih dihadapi segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

Proyek normalisasi Sungai Melayu mencakup tiga kawasan, yakni Jatibaru, Melayu, dan Ule. Pekerjaan fisiknya meliputi pembangunan revetment atau dinding penahan tebing sungai, pemasangan parapet beton, serta pasangan batu pada sejumlah titik yang dinilai rawan. Infrastruktur itu dirancang untuk memperkuat pengamanan bantaran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap percepatan pembebasan lahan dapat membuka jalan bagi kelancaran pelaksanaan proyek sehingga manfaat pengendalian banjir dapat segera dirasakan masyarakat di kawasan sepanjang Sungai Melayu.