Prokopim Kota Bima, 22 Oktober 2026 

– Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama otoritas serta pelaku sektor keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kehadiran Wali Kota Bima dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus mendorong perluasan akses keuangan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan keuangan.

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa saat ini telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan akses keuangan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

OJK juga mencatat tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sementara inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan, meskipun peningkatan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan secara bijak tetap menjadi perhatian bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden menilai keberadaan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian penting dalam membangun kolaborasi untuk memperluas akses keuangan hingga ke berbagai lapisan masyarakat.

Presiden juga menekankan pentingnya memastikan akses keuangan benar-benar menjangkau masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang hingga santri. Dengan demikian, layanan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan.

Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk semakin memperkuat koordinasi dengan OJK, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendorong program perluasan akses keuangan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Rakornas ini turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.