Prokopim Kota Bima, 2 November 2026 — Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Klinis Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membahas kesiapan anggaran dalam penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., dihadiri Plt. Insepktur, Plt. Asisten I, Kepala BPKAD, Kepala DPPKB, Kadis PUPR, Kasat Pol PP, Kadis Damkar, Plt. Kadis Sosial, Kalak BPBD, Kabag Umum

Rapat klinis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran melalui BTT dapat disiapkan secara tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan dalam menghadapi kondisi bencana yang terjadi di wilayah Kota Bima.

Sekretaris Daerah menegaskan, dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat bencana sampai 31 Desember, seluruh perangkat daerah perlu mengoptimalkan dukungan dan langkah penanganan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Fokus kita adalah kekeringan yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan air bersih. Pada pertemuan awal sudah diputuskan bahwa yang disediakan adalah air bersih, bukan air minum,” jelasnya.

Dalam pembahasan teknis, Sekda meminta agar kebutuhan operasional pendistribusian air bersih dihitung secara cermat, mulai dari kebutuhan BBM setiap kendaraan, jarak tempuh, jumlah titik distribusi, hingga kapasitas pelayanan masing-masing mobil tangki dalam sehari.

Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan armada serta memastikan alokasi BBM sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Setiap perangkat daerah yang terlibat diminta melakukan kalkulasi berdasarkan rute dan wilayah pelayanan masing-masing, sehingga jumlah titik distribusi yang dapat dijangkau setiap hari dapat diketahui secara pasti.

Dengan perencanaan tersebut, penggunaan anggaran BTT diharapkan lebih efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama masa tanggap darurat bencana.

Dalam pemaparannya Kalak BPBD telah menyediakan pembangunan posko, kesiapan armada mobil tangki dari sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Kesiapan kendaraan operasional tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi air bersih dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain membahas kebutuhan anggaran, rapat juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan agar langkah penanganan kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.