MATARAM – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.AP. Wakil Wali Kota Bima hadir didampingi unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima. Turut hadir para wakil kepala daerah dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa, serta jajaran perangkat daerah Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan membutuhkan tanggung jawab dan keterlibatan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap harus mampu menghadirkan langkah-langkah inovatif, mengoptimalkan pelaksanaan program, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan maupun intervensi penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta penguatan proses verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan perlu terus dilakukan agar bantuan dan program pemerintah tepat sasaran.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dan memperkuat kerja sama dalam menekan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Setiap program yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat serta perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan agenda penanggulangan kemiskinan.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen antarpemerintah daerah untuk mendorong program penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu, berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bima terus mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.