Prokopim Kota Bima, 10 November 2026 – Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pembekalan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2026, yang berlangsung di Aula BAPPEDA Kota Bima, Selasa (10/11).

Hadir bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, serta Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati.

Dalam sambutannya, Wali Kota mengawali arahannya dengan sebuah refleksi mengenai makna amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan.“Mengapa kita ada di sini hari ini? Karena amanah.” Menurutnya, setiap aparatur harus menyadari bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wali Kota menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Aparatur tidak boleh lagi memandang dirinya sebagai penguasa wilayah, tetapi harus menempatkan diri sebagai pelayan utama masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota menginstruksikan seluruh camat dan lurah agar lebih proaktif dan responsif dalam merespons berbagai kebutuhan serta persoalan masyarakat. Bahkan, aparatur dituntut memiliki kepekaan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan di tengah masyarakat, sehingga langkah pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur sebelum persoalan berkembang lebih luas.

Ia kembali mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama sekaligus esensi dari amanah yang telah dipercayakan kepada setiap aparatur. Karena itu, tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Secara khusus, Wali Kota memberikan penekanan agar tidak terjadi konflik kepentingan, praktik nepotisme, maupun intervensi politik dalam penentuan penerima bantuan pemerintah. Setiap kebijakan dan keputusan, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan serta kriteria yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan bahwa gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) serta gerakan Kambali Mbojo Mantoi harus dimulai dari akar rumput. Menurutnya, pemerintah telah mengambil peran sebagai regulator, inisiator, sekaligus fasilitator. Namun, keberhasilan kedua gerakan tersebut membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia mencontohkan, kegiatan gotong royong tidak boleh hanya melibatkan ASN atau aparatur pemerintah. Camat dan lurah harus mampu menggerakkan serta mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan, membangun kepedulian sosial, dan menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan sebaik-baiknya amanah dan kesempatan yang dimiliki saat ini. Ia mengingatkan bahwa pengabdian yang dilakukan tidak hanya memiliki nilai tanggung jawab dalam kehidupan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban di akhirat.

“Manfaatkan amanah yang kita terima hari ini sebaik-baiknya, untuk diri kita di dunia dan akhirat, terlebih untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih memiliki kesempatan yang sama,” pesannya.

Melalui kegiatan Bimtek dan Pembekalan ini, diharapkan seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan semakin memperkuat kapasitas, integritas, kepekaan, serta orientasi pelayanan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat wilayah paling bawah.