Prokopim Kota Bima, 12 November 2026 

– Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam rangka memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Bima. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis (12/11/2026).

Rakor tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DPPPA, Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bidang P2MPI Bappeda Kota Bima.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah pekerjaan satu perangkat daerah, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, keseriusan, dan kerja terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, dengan memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyaluran bantuan sosial. Intervensi pemerintah harus lebih menyeluruh dengan menyentuh berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesempatan kerja hingga penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin.

Secara khusus, Sekda menyoroti perlunya evaluasi terhadap berbagai ketentuan dan batasan regulasi yang dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat intervensi pemerintah, terutama dalam penyediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Regulasi dan mekanisme pelaksanaan perlu terus dicermati agar kebijakan pemerintah tetap akuntabel, namun juga mampu merespons kondisi riil masyarakat dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Rakor ini sekaligus menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2027. Setiap perangkat daerah didorong untuk mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi capaian intervensi, serta memetakan kendala di lapangan agar perencanaan dan penganggaran ke depan lebih terarah, terukur, dan saling melengkapi.

Bappeda Kota Bima dalam forum tersebut mendorong penguatan pendekatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui sinkronisasi program lintas sektor, pemutakhiran data, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keterpaduan perencanaan dan penganggaran antarperangkat daerah.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima meneguhkan komitmen bahwa penanggulangan kemiskinan harus bergerak melampaui rutinitas program dan pemenuhan target administratif. Tetapi benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.