Di pekan pertama bulan Februari Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di jajaran Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Dinas Sosial Kota Bima. Hadir mendampingi Kepala BKPSDM Kota Bima Drs. H. A. Wahid pada Kamis 3 Februari 2022. 

Pembinaan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Bima dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pejabat Fungsional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, sebanyak 34 orang tenaga ASN, 22 non ASN, beserta masing-masing petugas PKH dari 5 (lima) Kecamatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Drs. Abdul Gawis menyampaikan dalam proses verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) perlu dilakukan dengan teliti, sehingga hasil dari pendataan sesuai dengan kondisi masyarakat di bawah.

"Hal yang kami perhatikan dalam hal ini adalah segera melakukan upgrade data terkait bantuan-bantuan sosial yang ada di Kota Bima," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Gawis menambahkan sampai saat ini Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) periode 2 (dua) sebanyak 11.884 orang dan kuota yang tersisa tinggal 10 persen. "Oleh karenanya perlu pengoptimalisasian data untuk mengurangi resiko adanya kesalahan pemberian bantuan", lapor Abdul Gawis.

Dijelaskan akan dilakukan verifikasi faktual data dan melakukan penyebarluasan informasi dari hasil tersebut di setiap kelurahan sehingga ada feedback kembali kepada Dinas Sosial, agar penyampaian bantuan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Wali Kota Bima dalam arahannya menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka Pembinaan ASN dan optimalisasi kinerja untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Selain itu juga Walikota menyampaikan bahwa Dinas sosial memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat kita keluar dari kemiskinan. Dari laporan BPS Kota Bima berada di posisi pengangguran terbuka yang semakin menurun, pertumbuhan kita diatas pertumbuhan nasional, namun angka kemiskinan kita masih tidak seperti yang diharapkan. Dimintanya kepada Dinas Sosial agar tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan benar-benar mendata warga yang benar-benar dibawah garis kemiskinan. 

"Semoga hal ini  tidak disuplai dari kesalahan data yang ada di lapangan. Berikan pelayanan prima pada warga dan masyarakat agar tidak ada pungutan-pungutan liar yang bisa membebani masyarakat, "tegasnya.

Di akhir arahannya Walikota memberikan Warning tegas kalau menemukan ASN yang melakukan pungli tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas. "Jika hal ini saya temukan, maka saya pastikan akan menindaknya dengan tegas. Bantu warga miskin kita untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya", tegas Wali Kota. ***