Penjabat Wali Kota Bima Ikuti Vidcon Pengendalian Inflasi
Bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin 30 Desember 2024 , Penjabat Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, mengikuti Rapat Koordinasi rutin mengenai Pengendalian Inflasi Daerah melalui konferensi video yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/12/2024). Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima dan turut dihadiri sejumlah pejabat terkait dalam upaya memantau dan mengendalikan inflasi di tingkat daerah.
Rapat ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Dalam pembukaan, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas, khususnya menjelang pergantian tahun.
Penjabat Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, dalam keterangannya setelah rakor, menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di Kota Bima. Beliau menekankan langkah-langkah strategis, seperti:
- Monitoring harga bahan pokok secara intensif di pasar-pasar tradisional.
- Koordinasi antarinstansi daerah, khususnya terkait distribusi dan ketersediaan bahan pangan strategis.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas utama.
Penjabat Wali Kota Bima juga mengapresiasi arahan dari Kemendagri dan berharap sinergi pusat-daerah dapat memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya di tingkat lokal.
“Kegiatan ini sangat strategis untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terlebih di masa-masa krusial seperti menjelang tahun baru. Kita akan terus berkomitmen dalam menjalankan langkah-langkah pengendalian inflasi di Kota Bima,” ujar Drs. H. Mukhtar, MH.
Rapat koordinasi ini menegaskan kembali pentingnya kolaborasi dan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga masyarakat dapat menikmati harga bahan pokok yang wajar dan terkendali. ***