Pemkot Bima, World Bank, dan Kementerian PUPR Bahas Penanganan Banjir dan Infrastruktur Kota
Prokopim Kota Bima, 19 September 2025 – Pemerintah Kota Bima menggelar pertemuan strategis dengan tim World Bank dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna membahas proyek infrastruktur, khususnya terkait penanganan banjir, pembangunan drainase, serta pengelolaan sungai di Kota Bima. Pertemuan berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Jumat (19/09/25).
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan. Ia menegaskan bahwa sinergi bersama ini sangat penting untuk Kota Bima yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman banjir.
“Sejak banjir besar 2016, perhatian pemerintah pusat dan World Bank sangat luar biasa. Proyek penanganan tiga sungai, yaitu Ntobo, Nae, dan Rite, merupakan langkah penting agar banjir tidak kembali melanda. Harapan kami, semua proyek ini bisa selesai tepat waktu dan memberi manfaat besar bagi warga,” ungkap Wali Kota.
Dari Kementerian PUPR, Ahmad Jubaidi menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian lahan. “Kami melihat dukungan Pemkot Bima luar biasa. Agar progres di Sungai Melayu dan lokasi lain berjalan optimal, kami mendorong percepatan pembebasan lahan,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan World Bank, Evi, menyoroti pentingnya keseimbangan antara percepatan pembangunan dan pemenuhan aspek teknis, sosial, serta lingkungan. Ia menyebut bahwa progres pembangunan drainase primer di Kota Bima sudah mencapai 50 persen, namun perlu diperkuat dengan pemetaan drainase sekunder dan tersier agar penanganan banjir lebih menyeluruh.
Selain soal banjir, World Bank juga menekankan pentingnya penanganan sampah. “Identifikasi lokasi pembuangan dan program pengelolaan yang tepat harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal langsung kualitas proyek sekaligus memperkuat penanganan sampah melalui gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). “Kami ingin proyek ini selesai tepat waktu. Untuk sampah, program BISA telah berjalan dan kami berkomitmen menjadikan Kota Bima lebih bersih, sehat, dan bebas banjir,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menambahkan bahwa Pemkot telah menyiapkan pemetaan anggaran melalui Nufrep untuk mendukung integrasi program banjir dan sampah. “Kami terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Penanganan limbah di sungai Penatoi-Santi juga akan segera dipercepat,” terangnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bima, Sekda, Kepala Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, serta perwakilan World Bank dan Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Bima berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. ***