Prokopim Kota Bima - Rapat koordinasi penyusunan dan pembahasan program kerja NUFReP Tahun 2026 digelar di Bappeda Kota Bima pada Senin, 20 Oktober 2025. Rakor dipimpin oleh Penjabat Sekda Kota Bima Hj. Mariamah, SH, difasilitasi oleh Bappeda Kota Bima, diikuti oleh berbagai unsur pendukung program NUFReP Kota Bima antara lain Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, BPBD, BPKAD, Dinas Kominfotik, DP3A, Dinas Sosial, Brida, LP2DER, akademisi, dan perwakilan kelompok rentan.

Agenda rapat adalah pemaparan program kerja oleh tim konsultan TEPIS (Technical and Program Implementation Support) dari Bina Bangda Kemendagri. Tim TEPIS beranggotakan 4 orang, dipimpin oleh Gazali Fathadewang sebagai tenaga ahli kelembagaan. Anggota lain berasal dari unsur tenaga ahli pembangunan infrastruktur perkotaan, asisten peningkatan kapasitaspemberdayaan masyarakat, dan tenaga adminsitrasi.

Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) atau Proyek Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir Perkotaan yang dilaksanakan di Kota Bima. program NUFReP di Kota Bima telah berjalan sejak tahun 2024, dan dijadwalkan hingga tahun 2026. 

“Alhamdulillah, hingga Oktober 2025 ini pelaksanaan Program NUFReP relatif masih lancar dan terkendali. Pada awal-awal berjalannya program, salah satu kendala utama adalah pembebasan lahan, yang dianggap mengancam kelancaran alokasi anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek”, kata Sekda. Tantangan lain adalah perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi hambatan karena ego sektoral atau administrasi yang berbelit.

Sekda juga mengapresiasi Bappeda, PUPR, Perkim, dan BPBD yang telah mulai  mengintegrasikan arah kebijakan program ketangguhan banjir dalam dokumen perencanaan daerah (yaitu RPJMD dan RKPD) untuk mendukung program NUFReP.

Beberapa harapan Pemerintah Kota Bima untuk pelaksanaan Program NUFReP tahun 2026, yaitu agar pada tahun 2026 seluruh tahapan kegiatan fisik — seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, dan perbaikan jaringan drainase utama — dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Hal ini penting agar daerah rawan genangan di Kelurahan Penatoi, Melayu, Rabadompu, dan sekitarnya dapat segera terbebas dari ancaman banjir tahunan.

Harapan lain Adalah terwujudnya sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah. Seluruh pihak yang terlibat diajak untuk mendorong partisipasi masyarakat di kawasan terdampak agar tetap kooperatif dalam proses pembangunan dan pembebasan lahan, serta turut menjaga kebersihan drainase dan bantaran sungai agar infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi optimal.

Visi besar Pemerintah Kota Bima adalah menjadikan NUFReP sebagai tonggak menuju “Kota Bima Tangguh Banjir”, di mana tata kelola air, infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat berjalan selaras. “Semoga tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan hasil nyata dari kerja sama lintas sektor ini”, tutup Sekda.--