Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE menghadiri pertemuan Re-Akreditasi Puskesmas Mpunda dengan Tim Independen Akreditasi Fasilitasi kesehatan tingkat Pertama (FKPT) di Aula Kantor Walikota Bima, Senin 29 Juli 2019. Rapat dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Bima Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Drs. H. M. Farid, Kepala Dinas Kesehatan Drs. H. Azhari, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Drs. H. Muhiddin, dan Kepala Puskesmas se-Kota Bima. Adapun tim surveyor dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari Hj. Janita SKM Mkes sebagai Ketua, Dr. Nyoman Sri Trisnawati Mkes, Dr. Isriati MM.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima menyampaikan Drs. H. Azhari M.Si menyampaikan keterkaitan Re - Akreditasi Puskesmas Mpunda akan dimulai pada tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2019.

“Tahun ini ada beberapa pusat layanan kesehatan di Kota Bima yang akan di Re-akreditasi, Puskesmas Asakota dan Puskesmas Kumbe dan yang terakhir Puskesmas Mpunda. Ada pula akreditas Rumah Sakit Bima pada bulan lalu yang berhasil mendapatkan bintang dua”, ujar Kepala Dikes.

Ucapan Terima kasih juga disampaikan Drs. Azhari kepada Pemerintah Kota Bima yang telah memberikan dukungan untuk penyusunan masterplan pembangunan sistem kesehatan daerah. Pada Tahun ini Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan Kota Bima sedang merehab dua puskesmas yaitu puskesmas Paruga dan Rasanae Timur.  Lebih lanjut diharapkannya dukungan dan dorongan dari pemerintah dan tim akreditasi agar semua Puskesmas yang ada bisa terakreditasi sehingga ini akan berpengaruh pula pada perbaikan pelayanan sesuai project yang ada. Khusus untuk Puskesmas Mpunda di tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar 12 Miliar. Tahun ini juga Dikes sedang mempersiapkan 16 inovasi dengan Motto OG OI (One Grup One Inovation).

Dalam arahannya Walikota Bima menyampaikan bahwa saat ini kota bima berhasil mendapatkan predikat UHC dari BPJS Kesehatan. Ini berarti bahwa secara tidak langsung perbaikan layanan kesehatan di Kota Bima sudah berjalan baik. Tahun 2019 ini, porsi dana kesehatan dalam APBD Kota Bima sebanyak 10,6 %. Hal ini bertujuan untuk menunjang mutu dan pelayanan yang lebih baik dengan membuat sistem kesehatan daerah yang efektif dan efisien.

“Kita Ingin membangun Kota Bima menjadi salah satu Kota di Pulau Sumbawa dapat dipercaya sebagai kota rujukan pelayan kesehatan. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kesehatan yang berkualitas maka puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) wajib terakreditasi”, ungkap Walikota.

Diharapkannya, dengan adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berkualitas memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan publik yang merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas sehingga akan dapat terwujudnya indikator kecamatan sehat se-Kota Bima.

Di akhir sambutannya Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim surveyor mudah-mudahan bisa memberikan rekomendasi segala kekurangannya agar menjadi bahan evaluasi ke depannya.

“Semoga ini menjadi motivasi untuk perbaikan ke depannya, khususnya pelayanan di Bidang kesehatan”, tutup Walikota.***