Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Supratman, M.AP menghadiri Workshop daerah pendampingan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan di Hotel Marina Inn pada Jum’at, 01 November 2024.

Hadir pula pada kegiatan tersebut kepala Kasi Wilayah II Balai prasarana permukiman wilayah NTB, Kepala perangkat daerah dan Camat se-Kota Bima.

Kepala Balai prasarana permukiman wilayah NTB (Kasi wilayah 2) mengharapkan kolaborasi antar OPD, Pihak Swasta dan masyarakat dalam pengembangan peningkatansanitasi aman harus di tingkatkan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan data tahun 2020 capaian akses limbah domestik nasional untuk akses sanitasi layak masih berada pada angka 79,53 % di mana di dalamnya ada 7,6% akses aman.Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi dan upaya percepatan atau akselerasi untuk pencapaian target RPJMN dan juga pemenuhan standar pelayanan minimal bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

"Pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah mengamanatkan adanya peningkatan akses sanitasi. Diharapkan, pada tahun 2024, sebanyak 90% rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak atau di dalamnya 15% akses sanitasi aman tentunya didukung program penyedotan lumpur tinja terjadwal. Serta ada target penurunan angka buang air sembarangan hingga nol persen", jelas Pj Sekda.

Selain itu, keberadaan tata kelola pelayanan yang baik dan profesional untuk pengelolaan SPALD terpusat maupun SPALD setempat menjadi mutlak diperlukan. Tidak sekedar infrastruktur semata tapi juga menjamin infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kualitas pengolahan.

Pj. Sekda berharap kepada perangkat daerah terkait agar terus mengawasi dan tidak tersendat atau terhenti karena faktor teknis. Membangun kebiasaan dan membangun kebudayaan adalah perjuangan semua pihak, selain membangun infrastruktur. Upaya yang dilakukan diharapkan bukan hanya sebatas soal kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga kesejahteraan. 

“Jika sistem yang ada sudah berjalan dan kebiasaan sudah diubah, maka akan memberikan dampak bagi kesejahteraan melalui PAD, baik secara tidak langsung atau secara langsung," Ujar Pj Sekda. ***